JAKARTA-Setiap kali kemarau tiba dan asap menyelimuti langit Sumatra dan Kalimantan, telunjuk publik hampir selalu mengarah ke kebun sawit. Tuduhan itu kini diuji lewat data. Pemetaan titik panas sepanjang September 2026 justru memperlihatkan bahwa sebagian besar api tidak menyala di dalam areal perkebunan yang dikelola secara resmi.
Delapan dari Sepuluh Titik Panas Muncul di Lahan Tanpa Pengelola
Pakar kehutanan Indonesia, Dr. Petrus Gunarso menumpangkan tiga lapisan data sekaligus: sebaran hotspot dari Sipongi milik Kementerian Kehutanan, peta tutupan kelapa sawit, dan peta kawasan hutan. Hasilnya, 84 persen titik panas pada September 2026 berada di luar kebun sawit terkelola, atau di lahan yang tergolong terbuka dan tidak dijaga pemiliknya. Hanya 16 persen yang terdeteksi di areal perkebunan yang dikelola secara formal.
Menurut Petrus yang juga adalah Ketua Pembina Panca Palma Tropika, sebaran di luar kebun itu antara lain mencakup hutan konversi sebesar 15 persen dan hutan lindung 10 persen, sedangkan sisanya jatuh di kawasan terbuka tanpa kepemilikan yang jelas. Petrus menyampaikan paparan ini dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Menurutnya, lahan yang digarap perusahaan secara resmi jauh lebih terlindungi dari api dibandingkan lahan open access. Ia mencontohkan Sarawak, Malaysia, yang jarang mengalami kebakaran besar berkat tata ruang yang tertib dan hak atas lahan yang tegas.
GAPKI: Belum Ada Laporan Api Masuk ke Konsesi Anggota
Dari sisi pelaku usaha, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menyatakan sampai sekarang belum ada laporan api yang menghanguskan konsesi milik perusahaan anggotanya. Pengawasan internal diperketat lewat surat imbauan berkala, disertai kerja sama lapangan dengan Kementerian Kehutanan dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Mukti menambahkan bahwa seluruh 751 perusahaan anggota GAPKI sudah memenuhi standar sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran serta memiliki tim pemadam internal. Perusahaan juga memperkuat kader di desa-desa sekitar konsesi. Alasannya sederhana: api tidak mengenal batas administratif, sehingga pencegahan harus dimulai dari desa yang berbatasan langsung dengan kebun.
Ketua Umum APHI Soewarso menilai persoalan karhutla tidak bisa disederhanakan sebagai dampak ekspansi korporasi. Menurutnya, kebakaran merupakan akibat dari masalah sosial dan ekonomi di tingkat tapak. Membuka lahan dengan api dianggap paling murah dan paling cepat, dan di sebagian tempat membakar juga menjadi kebiasaan turun-temurun untuk membersihkan hama.
Titik Panas Belum Tentu Sama dengan Kebakaran
Kementerian Pertanian mencatat 28.692 titik panas pada 1 hingga 30 September 2026. Tiga provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Kalimantan Tengah (10.896 titik), Kalimantan Barat (3.969 titik), dan Sumatera Selatan (3.506 titik).
Meski angkanya besar, Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro mengingatkan agar hotspot tidak langsung dibaca sebagai kebakaran di kebun sawit. Titik panas hanyalah penanda suhu tinggi yang harus dicek langsung di lapangan lebih dulu, karena belum tentu semuanya merupakan peristiwa kebakaran.
Sanksi Berat dan Demplot Buka Lahan Tanpa Bakar
Pemerintah menegakkan aturan lewat UU No. 39 Tahun 2014, Inpres No. 3 Tahun 2020, dan Permentan No. 6 Tahun 2025. Pelaku pembakaran lahan terancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Di sisi pencegahan, pemerintah telah menyiapkan demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) seluas 251 hektare sebagai contoh cara membuka lahan yang lebih ramah lingkungan.
