JAKARTA – Indonesia memiliki potensi alam raksasa melalui komoditas palma yang jika dikelola secara strategis, akan menjadikan Tanah Air sebagai juara dunia. Di antara berbagai jenis palma, kelapa menempati posisi unik tidak hanya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai manifestasi dari tegaknya persatuan bangsa.
Hal ini menjadi sorotan utama dari Ketua Pembina Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia, Petrus Gunarso, dalam acara peluncuran buku “Kelapa Indonesia” pada Senin (9/9). Acara peluncuran buku ketiga dari seri Panca Palma ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Ormas/Partai Gerakan Rakyat.
Petrus Gunarso membedah lima palma strategis Nusantara. Palma pertama adalah kelapa sawit yang seluas 16 juta hektare—dengan proporsi 60 persen dikelola perusahaan dan 40 persen petani—telah sukses menjadikan Indonesia juara dunia. Palma kedua adalah sagu yang 85 persen pasokannya ada di Indonesia, namun potensinya terbengkalai akibat kebijakan penyeragaman konsumsi beras nasional, padahal sagu mampu memberi makan seluruh ASEAN.
Adapun palma ketiga adalah kelapa, disusul pinang (keempat), dan aren (kelima). Petrus memberikan penekanan khusus pada kelapa yang memiliki korelasi filosofis dengan dasar negara.
“Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Buku kelapa merupakan buku ketiga Panca Palma, artinya kelapa merupakan lambang Persatuan Indonesia karena 99 persen diusahakan oleh rakyat dan tersebar di seluruh Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia pasti ada kelapanya,” tegas Petrus.
Ancaman Deforestasi dan Krisis Peremajaan Kelapa
Di balik filosofi besarnya, Petrus membunyikan alarm bahaya terkait kondisi perkebunan kelapa nasional saat ini. Ia menceritakan hasil observasinya di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Di sana, puluhan kontainer berisi kayu kelapa rutin dikirim ke Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya untuk menggantikan kayu hutan alam yang produksinya kian menyusut hingga tersisa 5 juta meter kubik per tahun.
“Sepanjang jalan Yogya-Solo banyak usaha penggergajian kayu kelapa. Kalau setiap bulan menebang ribuan batang, berapa batang yang ditanam kembali? Saya keliling tidak ada penanaman kembali. Menurut data, luasan tetap 3,2 juta hektare, tetapi produksi menurun,” ungkap Petrus mengingatkan pentingnya program peremajaan (replanting).
Gagasan Kementerian Kelapa dan Ekspansi 5 Juta Hektare
Merespons krisis dan besarnya potensi kelapa, Sahrin Hamid, Ketua Umum Ormas/Partai Gerakan Rakyat, menyatakan bahwa partainya memberi porsi perhatian khusus pada komoditas yang jarang dilirik ranah politik ini. Sahrin yang banyak belajar dari komunitas Sahabat Kelapa pimpinan Mawardin Simpala, memaparkan betapa besarnya ekosistem kelapa yang membentang dari petani, mediator, hingga industri hilir.
“Kelapa dari ujung paling atas sampai akarnya memberi manfaat. Indonesia pernah menjadi penghasil kelapa nomor satu dunia. Jika kami dipercaya memenangkan pemilu baik di DPR maupun pemerintahan, kami akan membentuk Kementerian Kelapa. Tumbuhan ini dimiliki rakyat sehingga harus mendapat perhatian penuh untuk mengembalikan kejayaannya,” ujar Sahrin.
Dari perspektif pemerintah daerah, Ketua Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Nelson Pomalingo, menyatakan komitmen kuat daerah untuk memperluas area tanam kelapa hingga menyentuh target 5 juta hektare. Selain menuntut perbaikan harga di tingkat petani, Nelson menyoroti kelemahan sektor hulu. "Problem hulu kita adalah pembibitan. Benih yang ada sekarang masih alamiah, bukan hasil dari riset pemuliaan," jelas Nelson.
Hilirisasi: Briket Ekspor hingga Jok Mobil Listrik
Dari sektor industri dan tata niaga, kelapa terbukti mampu menjadi pahlawan devisa negara. Ketua Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI), Asep Jembar Mulyana, menyebutkan bahwa briket arang tempurung kelapa asal Indonesia adalah yang terbaik dan terbesar di Asia, khususnya untuk kebutuhan shisha.
“Tidak ada produsen kelapa di negara lain yang bisa memproduksi sesuai syarat, yaitu asapnya harus putih. Industri ini menyumbang devisa negara hingga Rp6 triliun lebih per tahun,” papar Asep.
Pentingnya visi industri yang melampaui sekadar ekspor mentah juga disuarakan oleh Sekretaris Jenderal Forum Kelapa Indonesia, Donatus Gede Sabon. Donatus mengkritik tata niaga yang kerap menjebak narasi antara membela petani namun mengorbankan industri, maupun sebaliknya. Menurutnya, solusi dari persoalan tersebut adalah hilirisasi yang inovatif.
Industri kelapa memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sawit. Jika sawit pada awalnya hanya bertumpu pada CPO dan PKO sebelum dikembangkan menjadi produk turunan, satu buah kelapa sejak awal sudah bisa dipecah menjadi 5 hingga 6 produk turunan (daging, air, tempurung, sabut).
“Hilirisasi sabut bukan sekadar membuat produk lalu diekspor ke China atau Eropa. Pemerintah dengan otoritasnya harus mengarahkan industri otomotif, terutama mobil listrik yang sedang marak, untuk menggunakan jok mobil dari sabut kelapa,” usul Donatus.
Lebih lanjut, ia menekankan agar minyak kelapa tidak lagi diadu atau bersaing harga dengan minyak sawit di pasaran minyak goreng. Minyak kelapa harus diarahkan pada industri bernilai tinggi (high-value) seperti oleokimia untuk kosmetik, serta pengolahan Medium Chain Triglycerides (MCT) untuk suplemen kesehatan premium, dan air kelapa yang difokuskan sebagai minuman isotonik global.